Media Indonesia, 29 Juni 2010 JAKARTA–MI: Pemerintah diminta mewaspadai potensi peningkatan pengangguran akibat kenaikan tarif dasar listrik rata-rata sebesar 10% mulai 1 Juli 2010. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, berdasarkan perhitungan, kenaikan TDL 10% berpotensi meningkatkan pengangguran hingga 1,17 juta tenaga kerja. “Pemerintah mesti meminimalkan dampak […]

Media Indonesia, 28 Juni 2010 JAKARTA–MI: Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pembentukan tim terpadu elpiji sebenarnya tidak diperlukan bila program tersebut dirancang menyeluruh. “Sebetulnya kalau masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tim terpadu gas itu tidak harus ada. Sehigga memang juga tidak perlu ada dana khusus untuk itu,” ujar Pri Agung. […]

Detik Finance, 23 Juni 2010 Jakarta – Pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM non subsidi hingga ke pelosok tanah air, jika pembatasan konsumsi BBM bersubsidi diterapkan. “Yang perlu disiapkan segera dalam hal ini adalah jaminan ketersediaan BBM non-subsidinya di seluruh wilayah, terutama di kota-kota kecil,” kata Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance, Rabu […]

Kompas, 19 Juni 2010 Jakarta, Kompas – Porsi untuk pasar domestik dari hasil proyek pengolahan gas alam cair Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah, diharapkan diutamakan bagi pasokan industri pupuk dan PT PLN. Harapan itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar seusai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/6). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral […]

Detik Finance, 18 Juni 2010 Jakarta – Pemerintah dinilai tidak tegas dalam mengambil keputusan alokasi gas Donggi Senoro. Keputusan yang diambil pemerintah masih bersifat abu-abu karena tidak secara lugas menyampaikan bahwa 25%-30% gas itu dialokasikan untuk domestik. “Kalau isinya seperti itu, masih sangat normatif, tidak tegas sama sekali. Bahkan aneh,”ujar Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Priagung […]

Kompas,A�11 Juni 2010 Jakarta, Kompas – Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi meminta agar para kontraktor kontrak kerja sama migas meningkatkan anggaran eksplorasi menuju kondisi ideal, yakni 15-20 persen dari anggaran. Hal ini jadi syarat persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan kontraktor migas. Eksplorasi migas harus ditingkatkan, tetapi tidak dengan cara paksa lewat […]

Okezone.com, 31 mei 2010 JAKARTA-Banyak kalangan yang menyesalkan wacana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi terhadap sepeda motor. Direktur EksekutifA�Reforminer InstituteA�Pri Agung Rakhmanto mengatakan, opsi pembatasan pembelian BBM tidak akan efektif.Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi transportasi massal sehingga penggunaan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda empat maupun sepeda motor, berkurang. “Kalau memang […]

Jawa Pos, 28 Mei 2010 JAKARTA – Rencana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan roda dua dinilai tidak logis. Sebab, kebutuhan BBM untuk motor tidak sampai sepertiga dari total konsumsi BBM. Kebijakan tersebut juga tidak layak dilaksanakan karena kendaraan roda dua bukan barang mewah. Di […]

Seputar Indonesia, 28 Mei 2010 JAKARTA (SI) -A�Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh akhirnya angkat bicara soal polemik pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia memastikan kendaraan roda dua (sepeda motor) tetap mendapatkan BBM bersubsidi. Darwin mengakui,pemerintah saat ini mengkaji berbagai skemapengetatan konsumsi BBM bersubsidi. Namun,dia menjamin kebijakan itu tidak […]

Detikfinance.com, 26 mei 2010 Jakarta – Pemerintah seharusnya lebih dulu melarang mobil-mobil mewah yang berseliweran mengkonsumsi BBM bersubsidi, bukannya malah melarang motor mengkonsumsi BBM bersubsidi. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto saat dihubungi detikfinance , Rabu (26/5/2010). “Mestinya bukan motor dulu yang dilarang, tapi mobil mewah, lalu mobil biasa, baru setelah […]