DuniaEnergi, 01 Agustus 2022
Penulis: Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif ReforMiner Institute dan Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti)
RUANGÂ fiskal pada APBN 2022 tercatat sebagai salah satu yang relatif tidak memiliki ruang gerak lebih. Undang-Undang No 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 menetapkan target pendapatan negara pada tahun 2022 Rp 1.846,10 triliun. Sementara itu, belanja negara dianggarkan sebesar Rp 2.714,20 triliun.
Berdasarkan postur pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN 2022 adalah sebesar Rp 868,10 triliun. Sampai dengan saat ini, deficit tersebut secara nominal tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah APBN Indonesia. Perubahan APBN 2022 juga terpantau tidak banyak memberikan dampak terhadap kondisi defisit APBN.
Sebagaimana diketahui, untuk merespons perkembangan terkini pelaksanaan APBN 2022, Menteri Keuangan menyampaikan Surat No.411/MK.02/2022 kepada Pimpinan DPR mengenai Permohonan Persetujuan Tambahan Kebutuhan Anggaran dalam Merespons Kenaikan Harga Komoditas. Merespons permohonan tersebut dan dalam pembahasan lebih lanjut, Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah menyepakati pendapatan negara meningkat menjadi Rp 2.266,20 triliun dan belanja negara meningkat menjadi Rp 3.106,40 triliun. Dengan demikian defisit APBNP 2022 adalah sebesar Rp 840,20 triliun.
Peran Hulu Migas
Meskipun secara porsi mengalami penurunan, secara nominal kontribusi dari hulu migas terhadap penerimaan APBN Indonesia masih cukup besar. Dalam 10 tahun terakhir misalnya, sebagian besar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berbasis sumber daya alam sebagian besar berasal dari kegiatan usaha hulu migas.
Asumsi dan postur APBN 2022 mengindikasikan bahwa sampai saat ini sektor hulu migas Indonesia masih memegang peran penting terhadap keuangan negara. Dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan sebesar 63 USD per barel, kontribusi hulu migas terhadap penerimaan APBN 2022 ditetapkan sebesar Rp 227,09 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari PPh Migas, PBB Migas, PNBP Migas, DMO Minyak Bumi, dan pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha gas bumi melalui pipa.
Peran penting hulu migas juga tercermin dari kontribusinya terhadap penerimaan sumber daya alam di APBN. Pada APBN 2022, PNBP sumber daya alam ditetapkan sebesar Rp 226,51 triliun, sebesar Rp 148,94 triliun atau 65,75 % di antaranya berasal dari PNBP hulu migas.
Revisi asumsi dan postur APBNP 2022 kembali menegaskan bahwa hulu migas memiliki peran penting dalam keuangan negara. Peran penting tersebut tercermin dalam kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN yang dilaksanakan pada 19 Mei 2022.
Kesimpulan rapat kerja tersebut juga memberikan gambaran bahwa perubahan asumsi ICP dari US$63 per barel menjadi US$100 per barel akan merubah postur APBN 2022 secara keseluruhan. Perubahan asumsi ICP memberikan konsekuensi terhadap perubahan postur pendapatan negara, belanja negara, dan defisit APBN 2022.
Peran penting sektor migas terhadap keuangan negara juga tercermin dari adanya alokasi anggaran negara untuk membiayai pos pengeluaran yang terkait langsung dengan migas. Diantaranya adalah untuk membiayai subsidi BBM, Subsidi LPG, dan Kompensasi BBM. Dari alokasi tambahan anggaran subsidi energi yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah sebesar Rp 74,90 triliun, sebesar Rp 71,87 triliun atau 95,95 % diantaranya dialokasikan untuk tambahan subsidi migas.
Tambahan alokasi pembayaran kompensasi energi pada APBNP 2022 sebagian besar juga dialokasikan untuk pengeluaran yang terkait dengan sektor migas. Dari tambahan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp275 triliun, sebesar Rp 234 triliun atau 85,09% di antaranya dialokasikan untuk tambahan anggaran kompensasi BBM.
Keterkaitan dan peran penting sektor migas terhadap keuangan negara tercatat tidak hanya melalui saluran langsung, tetapi juga melalui keterkaitan antar sektor ekonomi di Indonesia. Dalam struktur ekonomi Indonesia, sektor migas paling tidak memiliki keterkaitan dengan sekitar 150 sektor dari 185 sektor ekonomi yang ada di Indonesia.
Dalam perekonomian Indonesia produk yang dihasilkan sektor migas paling tidak memiliki dua fungsi utama, sebagai sumber energi dan bahan baku. Karena itu, sektor migas memiliki peran penting tidak hanya terhadap proses produksi dan distribusi barang dan jasa, tetapi juga berperan penting dalam mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat secara keseluruhan.
Penciptaan nilai tambah ekonomi dari 150 sektor yang terkait dengan sektor migas pada dasarnya dipengaruhi oleh kegiatan usaha pada sektor minyak dan gas bumi. Mengingat nilai tambah ekonomi tersebut merupakan salah satu basis dalam perhitungan pembayaran dan penerimaan pajak, maka secara tidak langsung dapat dikatakan sektor migas memiliki peran terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh 150 sektor ekonomi tersebut.
Peran penting sektor migas juga tercermin dari 150 sektor ekonomi yang terkait dengan sektor migas tersebut memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Data menunjukkan 150 sektor ekonomi tersebut berkontribusi dalam menciptakan sekitar 80 % Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sekitar 78 % serapan tenaga kerja di Indonesia juga dilakukan oleh 150 sektor tersebut.
Mengingat peran pentingnya tersebut, para pihak kiranya perlu untuk memberikan perhatian lebih pada sektor migas dan segera menyelesaikan akar masalah yang dihadapi sektor migas nasional. Sejauh ini sektor migas menghadapi permasalahan baik di segmen usaha hulu maupun di segmen usaha hilir.
Pada segmen usaha hulu, Indonesia dihadapkan pada permasalahan jumlah cadangan dan kemampuan produksi migas yang terus menurun. Jumlah cadangan minyak Indonesia menurun dari sekitar 12 miliar barel pada 1980-an menjadi sekitar 2,45 miliar barel pada 2021. Kemampuan produksi minyak juga tercatat menurun dari sekitar 1,6 juta barel per hari pada tahun 1980an menjadi sekitar 670 ribu barel per hari pada 2021. Penurunan produksi salah satunya karena sekitar 70 % produksi minyak Indonesia berasal dari mature field.
Pada segmen usaha hilir, kebijakan harga BBM bersubsidi masih menjadi kendala utama dalam kegiatan dan tata niaga hilir migas Indonesia. Permasalahan sulit diselesaikan karena ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap subsidi BBM dapat dikatakan relatif besar. Ketergantungan tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa subsidi BBM tetap diberikan meskipun sudah sejak lama neraca minyak Indonesia pada dasarnya telah berada pada kondisi defisit dan berstatus sebagai net oil importer.
Penyelesaian masalah pada segmen usaha hulu migas baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi dapat menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Secara langsung, dengan perbaikan dan peningkatan kinerja segmen usaha hulu kontribusi hulu migas terhadap keuangan negara akan meningkat. Selain itu, meskipun kemungkinan belum akan menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, peningkatan kinerja pada segmen usaha hulu sudah akan dapat meminimalkan permasalahan pada segmen usaha hilir migas Indonesia.  (*)
