Thu, Dec 08, 2022
Pemerintah Belum Selesaikan Cetak Biru Pengalihan BBM Kompas; 30 Agustus 2014 JAKARTA, KOMPAS Upaya konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas diharapkan tidak lagi sekadar program lintas kementerian seperti saat ini. Program ini harus menjadi program nasional yang diketuai presiden atau wakil presiden sehingga upaya konversi bisa segera
Kompas; 20 Agustus 2014 JAKARTA, KOMPAS  Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal mencapai target subsidi bahan bakar minyak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014. Usaha berikutnya yang dilakukan adalah membuat rekomendasi laporan strategi untuk presiden baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat
Investor Daily; 07 Agustus 2014 JAKARTA Dominasi penggunaan BBM –yang tak mampu digeser selama sepuluh tahun terakhir– menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis energi. Listrik PLN yang byarpet, pemadaman listrik bergilir, dan ketergantungan pada subsidi BBM merupakan dampak dari kesalahan struktural di bidang pengelolaan energi. Dengan cadangan gas, batubara, dan terutama panas bumi yang besar, serta bahan baku […]
JAKARTA- Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan roadmap kebijakan gas nasional untuk mendukung program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Direktur eksekutif Indonesian Resource Studies (Iress) Marwan Batubara mengungkapkan program ini harus didorong dan dikembangkan secara masif. “Bahkan kalau perlu melalui konsesus nasional” ujarnya, senin (9/6) Pasalnya, dia menilai bila program ini tidak segera digenjot maka […]
KONTAN, 17 Juni 2014 JAKARTA. Pemerintah kembali berencana melarang ekspor gas keluar negeri. Kebijakan ini akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembatasan serta Pelarangan Ekspor Sumber Daya Alam yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 3/2014 tentang Perindustrian. Pemerintah telah
Kompas, 13 Juni 2014 JAKARTA,Pemerintah harus tegas, konsisten, dan transparan menyangkut segala hal dalam renegosiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Ketegasan dan konsistensi tersebut harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Masukan itu disampaikan Direktur Eksekutif
Kompas,17 April 2014 Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Pengasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang pengolahan minyak bekerja sama dengan pemerintah. Insentif lain adalah ketersediaan lahan seluas 900 hektar di Bontang, Kalimantan Timur. Menurut Direktur Eksekurif
Kompas, 17 April 2014 Pemerintah baru mendatang perlu mempertimbangkan langkah-langkah pengurangan beban subsidi yang kian besar, terutama subsidi bahan bakar minyak. Untuk penyelesaian subsidi BBM secara tuntas, butuh konsensus politik. Tanpa itu, usaha menyelesaikan persoalan yang menguras anggaran pembangunan tersebut hanya akan lebih banyak menjadi kegaduhan politik dari pada solusi konkret. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan […]
KOMPAS, 3 Maret 2014 JAKARTA, Pemerintah dinilai tidak konsisten terkait dengan rencana pembangunan kilang minyak di negeri ini. Tidak konsisten itu yang membuat rencana pembangunan yang telah lama diwacanakan itu belum jelas implementasinya, terutama dalam masalah skema pendanaan. “Perkembangan mengindikasikan, kita seperti kembali ke titik awai lagi dalam masalah pembangunan kilang. Kita harus mulai mencari, mengundang, dan […]
KOMPAS, 8 Januari 2014 JAKARTA a�� Polemik harga elpiji non- bersubsidi 12 kilogram sepekan terakhir ini menunjukkan koordinasi di dalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Hal ini sebagai dampak ketidakjelasan aturan main mengenai siapa yang berwenang menetapkan