Kontan.co.id; 18 November 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memfinalisasi insentif untuk hilirisasi batubara. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, pemberian insentif sebagai dukungan pemerintah untuk kelayakan ekonomi dan mempercepat hilirisasi batubara.

Sayangnya, rencana pemberian insentif ini bukanlah hal baru. Wacana pemberian insentif telah dikemukakan sejak tahun 2020 lalu. Kendati demikian, hingga saat ini pemberian insentif masih terganjal.

“Terkait insentif, satu yang dari Ditjen minerba itu royalti 0%. Ini sudah tahap finalisasi (dengan) Kementerian Keuangan untuk data-data yang dibutuhkan,” kata Sujatmiko dalam Diskusi Virtual, Kamis (18/11).

Sujatmiko menjelaskan, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan telah menyepakati pemberian insentif ini. Kendati demikian, memang masih diperlukan tambahan data pendukung. Sayangnya, Sujatmiko tak merinci data-data yang kini masih diperlukan.

Adapun, sejumlah insentif yang masih berproses yakni insentif pemberian royalti hingga 0%  untuk batubara yang diolah dalam skema gasifikasi. Kedua, formula harga khusus batubara untuk gasifikasi. Ketiga, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi.

Sujatmiko menjelaskan, dua insentif lainnya tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan pasokan batubara dengan harga sesuai keekonomian proyek dan perpanjangan operasi bagi pelaku usaha.

Merujuk data Kementerian ESDM, ada sejumlah proyek hilirisasi yang kini tengah berlangsung.

Proyek coal gasification terdiri dari tiga proyek yakni coal to methanol project oleh PT Kaltim Prima Coal (PT Bumi Resources-Ithaca Group-Air Product) dengan estimasi rampung pada 2024 mendatang. Proyek yang berlokasi di Kalimantan Timur ini diharapkan akan menghasilkan 1,8 juta ton methanol per tahun. Proyek ini kini dalam tahapan finalisasi Feasibility Study (FS) detail proyek serta pembukaan lahan.

Selanjutnya, proyek coal to DME oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina dan Air Product yang berlokasi di Tanjung Enim Sumatera Selatan dengan estimasi beroperasi di 2024 mendatang. Proyek yang ditargetkan memproduksi 1,4 juta ton DME per tahun ini kini masih dalam finalisasi kerjasama dan skema bisnis proyek serta perhitungan optimasi biaya DME.

Kedua proyek tersebut pun telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kemudian, proyek coal to methanol oleh PT Arutmin Indonesia dengan estimasi rampung pada 2025 mendatang. Proyek dengan produksi mencapai 2,8 juta ton methanol per tahun ini dalam tahapan pra -FS.

Satu proyek lainnya yakni underground coal gasification yang masih dalam skala pilot project yang dilakukan di Proyek UCG PT Kideco Jaya Agung, Proyek UCG PT Indominco di Kalimantan Timur dan PT Medco Energi Mining International dan Phoenix Energi Ltd di Kalimantan Utara.

Sujatmiko melanjutkan, berdasarkan data tahun 2020 maka sumber daya batubara mencapai 144 juta ton dengan cadangan sebesar 38,8 miliar ton. “Dengan asumsi produksi per tahun sebesar 600 juta ton maka kecukupan cadangan sekitar 65 tahun,” jelas Sujatmiko.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, langkah transisi energi dan mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) perlu dilakukan secara bijak.

Menurutnya, jika merujuk pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) maka ketergantungan pada energi fosil masih berlangsung hingga 2050 mendatang.

Komaidi melanjutkan, kebutuhan batubara dalam negeri mencapai sekitar 150 juta ton dimana mayoritas menyuplai kebutuhan sektor listrik. Peralihan menuju EBT berpotensi memberi dampak pada aspek fiskal.

“Produksi (batubara) sempat menyentuh kisaran 600 juta ton artinya ada 450 juta yang kita ekspor. Konteks ini yang perlu kita hati-hati karena ada devisa, pajak dan tenaga kerja. Ada beberapa aspek yang mungkin hilang kalau kita move ke EBT,” jelas Komaidi.

Komaidi menilai, kehadiran proyek-proyek hilirisasi batubara pun belum tentu dapat menyerap seluruh produksi batubara dalam negeri.

Komaidi melanjutkan, upaya transisi energi perlu dipikirkan secara bijak. Selain resiko fiskal, pemerintah perlu berkaca pada krisis energi yang terjadi di sejumlah negara Eropa beberapa waktu lalu.

Dari kejadian tersebut, tercermin betapa masih bergantungnya sejumlah negara pada energi fosil yang lebih bisa diandalkan ketimbang EBT.

Selain itu, langkah pemerintah mempercepat rencana pensiun PLTU juga perlu mempertimbangkan banyak hal khususnya pendanaan yang besar. “Untuk satu tahun, kebutuhan untuk bailout 1 GW pembangkit butuh dana sekitar Rp 5 triliun. Dampaknya bukan hanya ke ekonomi, tapi ke fiskal, APBN,” pungkas Komaidi.

Kontan, 12 November 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) moncer di beberapa bulan pertama tahun ini. Hal ini tercermin misalnya pada rilis kinerja PT PLN (Persero) yang diumumkan pada Kamis (11/11) ini.

Dalam keterangan tertulisnya, PLN menyampaikan telah membukukan pendapatan sebesar Rp 212,8 triliun (unaudited) atau naik 4% dibandingkan realisasi pendapatan periode sama tahun 2020 yang sebesar Rp 204,7 triliun.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi mengatakan, pencapaian kinerja positif perseroan ditunjang sejumlah langkah inovasi dan efisiensi yang dijalankan perusahaan melalui program transformasi PLN.

Langkah-langkah ini, kata Agung, mendukung PLN meningkatkan penjualan tenaga listrik dan menjaga Beban Pokok Penyediaan (BPP) tetap stabil.

Di samping itu, faktor eksternal berupa apresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga dipercaya turut berperan dalam capaian kinerja positif PLN.

“Sejumlah strategi perseroan untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik dan efisiensi operasional terbukti mampu mengerek kinerja perseroan pada triwulan III-2021,” ungkap Agung.

Dampak positif program efisiensi yang dilakukan sejak awal 2020 tercermin pada penurunan BPP PLN. Tercatat, realisasi BPP triwulan III-2021 menurun sebesar 1% atau setara dengan Rp10 per kilo Watt hour (kWh)  menjadi Rp 1.345 per kWh. Sebelumnya, BPP PLN mencapai sebesar Rp 1.355 per kWh di triwulan-III 2020.

Di sisi lain, program intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan yang dilakukan PLN juga dipercaya berperan dalam meningkatkan penjualan energi sebesar 8 juta kWh.

Tak hanya itu, PLN juga mencatat adanya penambahan jumlah pelanggan sebesar 3,6 juta pelanggan sampai dengan akhir September 2021.

Agung meyakini, dengan strategi yang dijalankan, kinerja perseroan bakal semakin membaik hingga akhir tahun, terutama dengan terus membaiknya perekonomian nasional.

“Bagi kami yang terpenting, hadirnya listrik bisa membantu memudahkan seluruh aktivitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta membantu menggerakkan perekonomian nasional,” ungkap Agung.

Kinerja mentereng juga dicatatkan oleh BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, atau Mining Industry Indonesia. Sepanjang Januari-September 2021 lalu, holding BUMN pertambangan yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk itu membukukan total pendapatan sebesar Rp 63,8 triliun, lebih tinggi 35% dibandingkan realisasi periode sama tahun sebelumnya.

“Tiga kontributor terbesar pendapatan berasal dari komoditas batubara, emas dan timah. Perusahaan mencatat Net Profit Margin sebesar 15,4%, meningkat dibandingkan capaian 9M20 sebesar -3,0%,” terang CEO Grup MIND ID, Orias Petrus Moedak  dalam keterangan tertulis (11/11).

Dari pendapatan itu, MIND ID mengantongi laba Bersih Konsolidasian sebesar Rp9,8 triliun. Jika dibandingkan realisasi kinerja periode  sama tahun lalu ketika MIND ID  mencatat Rugi Bersih Rp1,4 triliun, realisasi laba bersih konsolidasian MIND ID pada Januari-September 2021 ini meroket hingga  799%.

Saat dihubungi Kontan.co.id,  Sekretaris Perusahaan MIND ID Ratih Amri mengatakan bahwa  MIND ID akan fokus untuk mendorong tingkat produksi dan penjualan Anggota MIND ID. Selain itu, perusahaan juga akan melakukan optimalisasi sinergi Grup MIND ID, mencapai milestone proyek hilirisasi dan menjaga likuiditas Perusahaan.

“MIND ID terus menempatkan perhatian pada harga komoditas global yang menurut para analis tetap memiliki peluang untuk tumbuh. Namun demikian Perusahaan tetap berupaya menjaga kinerja efisiensi sebagai upaya mitigasi volatilitas harga komoditas agar tetap memiliki daya saing usaha khususnya menutup tahun 2021,” ujar Ratih kepada Kontan.co.id.

Sementara itu, saat tulisan ini dibuat,  PT Pertamina (Persero) belum merilis laporan kinerja perusahaan di sembilan bulan pertama tahun ini.

Namun mengintip laporan keuangan interim Pertamina di semester I 2021, perusahaan pelat merah tersebut berhasil membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar US$ 182,81 juta di semester I 2021.

Sebagai pembanding, sebelumnya Pertamina membukukan rugi bersih US$ 767,91 juta pada semester I 2020 lalu.

“Kinerja positif pada paruh pertama tahun 2021 ini didorong dari pertumbuhan di sisi penjualan yang  mencapai US$ 25 miliar dan EBITDA US$ 3,3 miliar, dimana keduanya naik lebih dari 22% dibandingkan tahun lalu,” terang manajemen dalam rilis tertulis kinerja semester I 2021.

Kepada Kontan.co.id, Pjs. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan bahwa Pertamina  akan mengupayakan optimalisasi seluruh resources, melakukan efisiensi dengan tetap memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

“Yang pasti adalah bahwa Pertamina selaku BUMN Energi tetap menjalankan komitmen nya untuk menyediakan, mendistribusikan dan memberikan pelayanan BBM kepada seluruh masyarakat,” kata Fajriyah saat dihubungi Kontan.co.id.

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani menilai, kinerja positif BUMN tambang dan energi didorong oleh faktor harga komoditas.

“Peningkatan kinerja BUMN bidang energi dan pertambangan pada tahun 2021 terutama didorong oleh membaiknya harga-harga komoditas sejak akhir 2020, dan pada tahun 2021 bahkan terus meningkat,” ujar Dendi saat dihubungi Kontan.co.id.

Meski begitu, Dendi mengingatkan bahwa BUMN bidang energi dan pertambangan sebaiknya mewaspadai potensi  koreksi harga ke depan. Selain itu, perusahaan menurutnya juga harus terus melakukan upaya efisiensi dan terus melakukan inovasi untuk mencari  sumber-sumber bisnis baru dan pengembangan usaha ke depan.

“Harga komoditas ke depan kemungkinan besar mengalami koreksi karena harga-harga komoditas tahun 2021 mengalami overshooting dan banyak dipengaruhi motif spekulatif akibat likuiditas yang berlebih akibat program stimulus di banyak negara yang sangat besar untuk mengatasi pandemi Covid-19,” terang Dendi.

Senada, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro juga menilai bahwa faktor peningkatan harga komoditas berperan penting dalam menopang kinerja positif BUMN pertambangan.

Selain itu, terdapat pula faktor pemulihan kondisi ekonomi yang turut menunjang kinerja positif BUMN pertambangan maupun energi.

“Saya melihatnya faktor utama karena mulai pulihnya kondisi ekonomi Mas sejakan mulai terkendalinya pandemi covid-19,” kata Komaidi kepada Kontan.co.id.

Komaidi optimistis, momentum positif ini masih bisa berlanjut sampai tahun depan sejalan dengan aktivitas perekonomian terus kembali ke arah normal.  Dalam kondisi yang demikian, Komaidi menilai bahwa BUMN energi perlu menyiapkan stok energi.

“Pemulihan energi pasti disertai dengan meningkatnya konsumsi, jangan sampai terjadi kelangkaan yang berpotensi negatif bagi perekonomian,” terang Komaidi.

Koranbernas.id; 05 November 2021

KORANBERNAS.ID, SLEMAN – Pemerintah Indonesia belum memberikan perhatian yang cukup untuk membangun kemandirian energi. Padahal, energi adalah pilar penting dalam kehidupan. Ibarat kata, energi adalah kehidupan itu sendiri. Industri hulu minyak dan gas di Indonesia, dalam dua dasa warsa terakhir nyaris kurang mendapat perhatian.

Pemerintah enggan berinvestasi untuk membangun industri hulu migas. Dalam perekonomian Indonesia, minyak dan gas bumi masih berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) serta penyediaan lapangan kerja.

“Sekitar 80 persen PDB dan penyediaan lapangan kerja, dihasilkan dari perdagangan minyak dan gas bumi!”

Pernyataan itu dikemukakan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, menjawab pertanyaan koranbernas.id dalam acara Nongkrong Bareng Pertamina di Hotel Marriot Yogyakarta, Sleman, Jumat pagi (5/11/2021). Acara tersebut diselenggarakan oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (Jateng-DIY), mengundang sejumlah pemimpin redaksi media di Yogyakarta.

Pernyataan Komaidi dibenarkan oleh Ketua Pusat Studi Energi UGM Prof. Deendarlianto yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut. Guru besar ilmu teknik mesin UGM ini menegaskan, pemerintah belum berada pada jalur yang semestinya untuk menyelamatkan energi nasional dan membuat ketahanan energi. Padahal, untuk membangun bangsa ini dan memberikan kemakmuran kepada rakyat, sektor minyak dan gas bumi sangat berperan penting.

Komaidi memberikan ilustrasi, kilang minyak dan gas, relatif mandeg sejak tahun 2000-an. Akibatnya, produksi minyak dalam negeri relatif stagnan bahkan turun. “Rencana membangun jalur distribusi gas, tidak pernah terealisasi. Presiden Jokowi dalam dua periode lebih memilih menggenjot pembangunan infrastruktur. Memang bisa dimaklumi, karena membangun infrastruktur gampang terlihat hasilnya. Berbeda dengan berinvestasi di sektor hulu migas. Duitnya habis banyak, hasilnya tidak segera kelihatan,” tutur Komaidi.

Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat, kalau pada tahun 1990-an konsumsi minyak hanya sekitar 700.000 barrel/hari, saat ini sudah meningkatkan menjadi sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barrel per hari. Sementara kebutuhan konsumsi LPG (Liquefied Petroleum Gas) sudah sekitar 7 juta metrik ton per tahun.

Akibatnya, kata Komaidi, negara melalui PT Pertamina harus memenuhi kebutuhan dengan cara mengimpor minyak. Jumlah impor semakin tahun semakin besar. Dan tentu saja, ini menggerogoti devisa negara. Satu-satunya pintu masuk untuk impor minyak hanya melalui Singapura. Kalau jalur impor ini ditutup satu bulan saja, Indonesia pasti akan kolaps.

“Cadangan minyak kita hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi antara 20 sampai 25 hari saja. Bandingkan dengan AS yang cadangan minyaknya cukup untuk konsumsi 6 bulan,” ujar Komaidi.

Tak Bisa Investasi

Sebagai BUMN yang menangani usaha minyak dan gas, PT Pertamina, menurut Komaidi tidak memiliki cukup dana untuk berinvestasi. Keuntungan yang didapat oleh Pertamina, 80 % disetor ke negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sisanya yang 20 % dikembalikan ke Pertamina. Keuntungan itu masih harus dibagi-bagi untuk deviden dan kebutuhan lain.

“Kemarin, untuk membangun rumah sakit guna menampung pasien Covid-19, ya pakai duit keuntungan Pertamina. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin Pertamina bisa melakukan ekspansi bisnis dan investasi,” beber Komaidi.

Ia menambahkan, piutang Pertamina yang belum terbayar saat ini mencapai ratusan triliun rupiah. PT Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional yang sekarang sedang kolaps, berhutang pada Pertamina sebesar Rp 80 triliun.

Ketua Pusat Studi Energi UGM Prof. Deendarlianto mengatakan, dalam kaitan konsumsi energi, sektor transportasi mengalami pertumbuhan paling cepat. Fakta itu ia dapatkan melalui data primer lapangan, yang dikumpulkan mahasiswa UGM untuk menyusun disertasi yang ia bimbing. Apabila hal ini tidak ditangani secara terpadu, krisis energi akan terus meningkat.

Kebijakan pemerintah untuk mengubah pasokan energi dari energi fosil ke energi terbarukan, menghadapi banyak problema yang rumit. Misalnya, pemanfaatan energi surya untuk listrik, tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Jumlah panas matahari sangat fluktuatif tergantung daerah. Demikian pula sumber energi lainnya seperti angin, air dan gelombang laut.

UGM, sebenarnya sudah memberikan rekomendasi untuk membangun ketahanan energi. Namun sayangnya, pemerintah belum serius untuk mengikuti peta jalan yang dibuat.

“Belum on the track,” tegas Prof. Deendarlianto.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Putut Andriatno mengatakan, soal energi memang sedang mengalami perubahan besar dan cepat. Sesuai kebijakan pemerintah, Pertamina juga sedang terus bertransformasi, untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan.

Salah satu transformasi yang dilakukan, membangun sistem distribusi BBM yang lebih simpel, sehingga mata rantai distribusi semakin pendek dan lebih cepat sampai ke stasiun penjualan BBM.(*)

MediaIndonesia.com; 4 November 2021

DIREKTUR Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berharap agar Indonesia realistis dalam upayanya menggunakan energi bersih. Jangan sampai ambisi tersebut justru menjadi pupuk permasalahan baru di masa mendatang.

“85% energi kita itu masih fosil, kalau ingin meninggalkan itu sepertinya tidak cukup logis. Dari Kemenkeu sendiri mengatakan untuk memensiunkan batu bara Indonesia membutuhkan sekitar Rp3.900 triliun, sementara APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun, kebutuhan lebih besar dari anggarannya,” tuturnya kepada Media Indonesia, Kamis (4/11).

“Dengan angka itu semestinya kita sudah bisa mengukur mungkin atau tidak. Kalau bicara peluang, probabilitas itu meski hanya 0,001% ya itu mungkin. Tapi untuk apa juga kalau probabilitasnya kecil?” sambungnya.

Komaidi bilang, penggunaan energi bersih perlu dan menjadi penting. Namun menurutnya, komitmen dari pemangku kepentingan menjadi jauh lebih penting untuk mewujudkan misi tersebut.

Indonesia juga perlu memastikan upaya pengurangan energi fosil dilakukan oleh negara-negara yang telah membuat komitmen. Celaka, menurut Komaidi bila komitmen dalam forum-forum internasional hanya sekadar tutur kata semata.

“Jangan sampai hanya sekadar komitmen, tapi tidak ada implementasinya,” kata dia.

Itu merujuk dari apa yang dilakukan oleh Inggris. Komaidi bilang, belum lama ini Britania Raya menyatakan menghentikan penggunaan batu bara. Namun tak selang sebulan, justru kembali memanfaatkan batu bara karena melonjaknya tarif listrik.

Hal itu menurutnya perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan. Komaidi berharap pemerintah tak gegabah mendorong penggunaan energi bersih dan meninggalkan energi fosil.

Terlebih, dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dalam Peraturan Presiden 22/2017 diperkirakan konsumsi minyak akan mencapai 4 juta barel per hari. Angka itu justru melonjak dari konsumsi minyak yang saat ini hanya 1,5 juta barel per hari.

“Jadi penggunaan energi bersih secara bertahap itu wajar. Tapi kalau kemudian dipercepat dan kemudian ingin menjadi yang paling depan, saya rasa ada risiko ekonomi dan fiskal di sana,” kata Komaidi.  Menurutnya, Indonesia tak bisa serta merta meninggalkan energi fosil. Selain tercantum dalam RUEN, ketergantungan Indonesia akan energi fosil sejatinya juga tercermin dalam Paris Agreement.

Sebab, Indonesia berkomitmen menggunakan energi bersih hingga 23% di 2030 dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.

Persentase itu menurut Komaidi menunjukkan betapa bergantungnya Indonesia pada energi fosil. Pasalnya, bila komitmen dengan upaya sendiri itu tercapai, Indonesia masih bergantung pada energi fosil hingga 77% dari total penggunaan energi.

“Jadi seolah-olah yang 77% ditiadakan, tidak diberikan perhatian, tapi yang 23% dipuji-puji. Padahal kita masih bergantung pada yang 77% itu. Saya kira ada kampanye yang tidak proporsional dalam beberapa waktu terakhir. Modusnya apa saya tidak paham, yang paham mereka yang melakukan kampanye,” jelas Komaidi.

Sementara itu pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menuturkan, keputusan dan kesepakatan yang dibuat dalam forum Conference of The Parties (COP) kerap sukar untuk dicapai oleh banyak negara. Itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari tiap-tiap negara.

“USA dan Masyarakat Eropa selalu berbeda dalam penerapan program untuk pengendalian perubahan iklim. Tiongkok dan Inggris kembali menggunakan energi fosil pada saat negaranya dilanda krisis energi,” kata dia.

Belum lagi sebut Fahmy, negara-negara dengan ekonomi besar kerap bertentangan pendapat dengan negara-negara berkembang. Program B100 misalnya, ditolak dan ditentang oleh negara-negara Eropa lantaran re-planting tanaman sawit membutuhkan pembabatan hutan.

Padahal penggunaan B100 disebut Fahmy juga merupakan wujud komitmen Indonesia menerapkan energi bersih. Karena gejolak dan kemampuan, Indonesia dinilai perlu realistis menerapkan transisi energi bersih.

“Indonesia realistis saja tanpa harus memaksakan kehendak dalam proses penggantian fosil menjadi EBT sesuai kemampuan. Dalam kondisi tersebut, Indensia tetap saja konsisten dalam pengambangan B100 untuk menggantikan energi fosil,” pungkas Fahmy. (OL-7)

Validnews.id; 02 November 2021

Berdasarkan informasi harga dari laman resmi Shell Indonesia, BBM Shell Super di Jakarta kini seharga Rp12.860 per liter dari sebelumnya Rp11.550 per liter

JAKARTA – Pengamat Ekonomi Energi dan pertambangan Komaidi Notonegoro mengatakan, kenaikan harga BBM Shell merupakan hal yang wajar karena harga minyak mentah sedang tinggi.

“Jika mencermati harga minyak mentah sedang naik signifikan. Secara prinsip ekonomi tidak ada yang dilanggar,” ujarnya di Jakarta, Selasa, menanggapi naiknya harga BBM Shell Indonesia sejak 1 November 2021
.
Dilansir melalui Antara, berdasarkan informasi harga dari laman resmi Shell Indonesia, BBM Shell Super di Jakarta kini seharga Rp12.860 per liter dari sebelumnya Rp11.550 per liter.

Sementara untuk jenis BBM lainnya juga mengalami penyesuaian harga, seperti Shell B-Power Rp13.400 per liter, Shell V-Power Diesel Rp13.000 per liter, dan Shell V-power Nitro+ Rp13.700 per liter yang juga berlaku untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Kemudian untuk wilayah Jawa Timur, harga BBM Shell Super sebesar Rp12.150 per liter dan Shell V-Power seharga Rp13.400 per liter. Adapun harga Shell Super dan Shell V-Power di Sumatera Utara masing-masing Rp11.500 dan Rp12.300 per liter.

Komaidi yang merupakan Direktur Eksektif Reforminer Institute menyampaikan kenaikan harga BBM Shell diproyeksikan bisa menambah inflasi karena bahan bakar berperan penting dalam proses produksi hingga distribusi barang dan jasa.

“Kemungkinan akan menambah inflasi mengingat BBM memegang peran penting dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa,” ungkapnya.

Komaidi mengatakan, penyesuaian harga yang dilakukan Shell Indonesia dapat memicu Pertamina untuk menaikkan harga BBM-nya karena nilai keekonomian dan harga jual yang terpaut jauh.

Harga keekonomian Pertalite kini sudah mencapai Rp11.000 per liter, namun Pertamina masih menjual Pertalite dengan harga Rp7.650 per liter. Bahkan harga keekonomian BBM Premium telah mencapai Rp9.000 per liter, tetapi masih dijual Rp6.450 per liter.

“Meskipun regulasi memberikan kewenangan dalam praktiknya Pertamina sebagai BUMN tetap harus memperoleh restu pemerintah sebagai pemegang saham,” ujar Komaidi.

Kompas.com; 15 Oktober 2021

Kekayaan energi terbarukan di Indonesia, baik hidro, bayu, surya, maupun panas bumi, harus terus dioptimalkan. Namun, pemanfaatannya mesti terukur dan seimbang.

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan memerlukan keseimbangan dalam aspek pasokan dan permintaan, keekonomian, serta tak mengabaikan pengembangan minyak dan gas bumi. Masalah perizinan yang berbelit, insentif fiskal, dan  intermitensi membutuhkan solusi yang tepat.

Dalam dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, pemerintah memberikan porsi lebih besar pada sumber energi terbarukan. Dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik 40.600 megawatt (MW) sampai 2030, porsi energi terbarukan sebanyak 51,6 persen dari jenis hidro, bayu, surya, panas bumi, dan biomassa. Sisanya berasal dari sumber energi fosil, seperti batubara, minyak, dan gas bumi.

Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, optimalisasi energi terbarukan menjadi keniscayaan. Namun, pengembangannya harus seimbang serta tidak meniadakan pengembangan energi fosil, seperti minyak dan gas bumi. Indonesia belum sepenuhnya bisa lepas dari ketergantungan terhadap energi fosil.

”Keseimbangan keekonomian pengembangan energi terbarukan perlu diperhatikan. Dari aspek fiskal, perlu intervensi negara, seperti dalam bentuk subsidi. Penyebabnya, dalam beberapa kasus, harga listrik dari energi terbarukan masih mahal,” kata Komaidi, Minggu (24/10/2021), di Jakarta.

“Optimalisasi energi terbarukan menjadi keniscayaan. Namun, pengembangannya harus seimbang serta tidak meniadakan pengembangan energi fosil, seperti minyak dan gas bumi.”

Dari bauran energi nasional saat ini, kata Komaidi, peran energi fosil masih 85 persen. Indonesia juga masih berstatus negara pengimpor bersih (net importer) minyak. Meski demikian, potensi energi terbarukan tetap harus dikembangkan seoptimal mungkin.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana dalam telekonferensi pers, akhir pekan lalu, menyampaikan, sampai triwulan III- 2021, porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 11 persen. Pada 2025, Indonesia menargetkan peran energi baru dan terbarukan sedikitnya 23 persen dalam bauran energi.

”Penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan sebesar 376 MW dari target 854 MW,” ujar Dadan.

Untuk mempercepat capaian target 23 persen tersebut, imbuh Dadan, pembangkit listrik energi terbarukan terus dikembangkan. Pemerintah juga menempuh strategi substitusi bahan bakar fosil ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Strategi itu antara lain metode co-firing (pencampuran bahan bakar batubara dengan biomassa) pada pembangkit listrik tenaga uap dan pemanfaatan biodiesel dari minyak kelapa sawit.