Kontan, 05 Oktober 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pihak menilai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 akan mengakselarasi pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dalam beberapa tahun mendatang. Namun menurut pengamat, harga dan keberlanjutan pasokan EBT akan menjadi penentu.

Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai target EBT yang dibidik dalam RUPTL 2021-2030 bagus jika dapat dilaksanakan. “Namun melihat historis dan kondisi eksisting tampaknya tidak mudah untuk dapat mengimplementasikan target tersebut. Harga dan keberlanjutan pasokan EBT akan menjadi penentunya,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Selasa (5/10).

Asal tahu saja, saat ini masih ada proyek pembangkit EBT yang belum dapat berjalan atau bahkan mangkrak. Melansir catatan Kontan.co.id sebelumnya di Juni 2021, pihak Kementerian ESDM memaparkan ada 72 proyek EBT yang terkendala dengan total kapasitas 2.393,86 Megawatt (MW).

Komaidi mengatakan, penyebab utama masih mangkraknya proyek pembangkit EBT adalah masalah keekonomian proyek dan harga jual EBT-nya. “Harga jual umumnya lebih tinggi dari toleransi PLN. Sementara jika harga mengikuti PLN keekonomian proyeknya tidak dapat,” kata Komaidi.

Komaidi menyarankan, supaya target EBT 51,6% ini dapat terealisasi adalah harus ada intervensi dari pemerintah sebab EBT tidak akan berkembang jika hanya diserahkan pada mekanisme business to business (B to B).

Ketua Asosiasi PLTMH Riza Husni juga melihat bahwa RUPTL 2021-2030 sangat bagus dan harus diapresiasi. “Tekad Menteri ESDM untuk melakukan transisi energi ini tercermin di dalam RUPTL yang akhirnya PLN setuju dengan pembangkit energi bersih hingga 51,6%,” kata dia saat dihubungi terpisah.

Riza mengungkapkan saat ini banyak proyek PLTMH yang sudah di-list dalam RUPTL.

Bisnis.com; 04 Oktober 2021

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak dan gas bumi (migas) yang masih bertengger pada level yang baik dinilai bisa menjadi sentimen positif terhadap investasi di sektor tersebut di dalam negeri untuk mencapai target tahun ini.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa investasi yang dikucurkan kontraktor untuk industri hulu migas pada prinsipnya merupakan keputusan jangka Panjang. Para perusahaan migas pun akan menyikapi kenaikan harga minyak dunia dengan cermat, sehingga keputusan investasinya tidak langsung mengikuti tren tersebut. “Masih banyak faktor lain, seperti regulasi, kepastian usaha, dan iklim investasi yang juga menjadi penentu,” katanya kepada Bisnis, Senin (4/10/2021).

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), per Agustus 2021 realisasi investasi hulu migas di Tanah Air baru mencapai US$6,13 miliar atau 49,5 persen dari target tahun ini senilai US$12,38 miliar.

Jika mengacu pada tren di sektor hulu migas, kata Komaidi, investasi pada paruh kedua pada umumnya akan lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi di paruh pertama.

Pasalnya, seluruh proses administrasi yang diajukan oleh kontraktor telah selesai pada semester kedua, sehingga perusahaan tinggal melaksanakannya di lapangan. Dengan tren dan sentimen dari posisi harga minyak dunia yang baik pada paruh kedua semester II, kemungkinan untuk mencapai target investasi migas pada tahun ini masih sangat realistis untuk digapai. “Jika melihat harga yang naik signifikan, harusnya dapat menjadi insentif,” jelasnya

Kontan, 4 Oktober 2021

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga komoditas energi, baik minyak, gas dan batubara terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan kebijakan penyesuaian tarif energi khususnya subsidi bergantung pada kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki dua opsi yakni menyesuaikan harga atau menambah alokasi subsidi.

“Jika penyesuaian harga dilakukan berarti pemerintah memilih menggeser beban tersebut pada konsumen. Namun jika harga dipertahankan berarti menggeser beban pada keuangan negara,” jelas Komaidi kepada Kontan, Senin (4/10).

Komaidi menjelaskan, secara khusus untuk tarif listrik maka energi primer umumnya memegang porsi sekitar 60% hingga 75% pada tarif listrik. Makin tinggi harga energi primer maka makin tinggi pula porsinya terhadap biaya penyediaan listrik.

Sementara itu, Komaidi menilai perlu ada penyesuaian harga untuk BBM non subsidi mengingat harga minyak mentah yang naik signifikan. “Kalau tidak ada penyesuaian saya kira pelaku usaha akan merugi,” ujar Komaidi.

Sementara itu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengungkapkan kebijakan penyesuaian tarif listrik sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah. “Kami siap untuk menjalankan,” kata Bob.

Untuk harga batubara, PLN cukup beruntung pasalnya harga batubara untuk kebutuhan pembangkit telah dikunci diharga US$ 70 per ton. Kendati demikian, potensi kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkit membayangi PLN dengan rencana pemerintah menerapkan pajak karbon bagi badan usaha di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Bob mengungkapkan pihaknya siap mengikuti ketentuan pemerintah terkait pengenaan pajak karbon. Kendati demikian, pihaknya belum melihat lebih rinci terkait regulasi yang bakal diterapkan tersebut. Yang terang, sejumlah upaya dekarbonisasi terus dilakukan PLN.

Bob menjelaskan, pengenaan pajak karbon berpotensi menaikkan BPP Pembangkitan. Saat ini, PLTU tercatat memegang porsi sekitar 65% pada sistem kelistrikan PLN.

“PLN adalah perusahaan yang highly regulated termasuk tarif dan model bisnis saat ini. Pengenaan pajak karbon akan menaikkan BPP dan tentu saja dengan skema tarif saat ini akan berkolerasi dengan subsidi dan kompensasi,” terang Bob kepada Kontan, Senin (4/10).

Bob memastikan, saat ini PLN dalam pengembangan PLTU telah menggunakan teknologi terkini dengan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, implementasi teknologi ini juga membuat PLTU lebih ramah lingkungan termasuk meminimalisir dampak energi karbon yang dihasilkan.

Bob melanjutkan, PLN pun kini terus melakukan transformasi dengan salah satu pilar yakni Green dimana PLN telah meluncurkan green energi booster. Program ini meliputi pembangunan pembangkit Energi Terbarukan (ET), penerapan cofiring pada PLTU serta konversi pembangkit diesel ke EBT. “Kita juga sedang mengkaji penerapan teknologi carbon capture, utilization and storage (CCUS),” kata Bob.

Tribunbisnis.com; 29 September 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai Indonesia seharusnya mengoptimalkan pembangkit listrik bertenaga batubara yang ada.

Ia menilai pemanfaatan energi terbarukan masih terlampau belum siap.

“Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Inggris dan beberapa negara Eropa yang kini kembali menggunakan PLTU berbasis batubara untuk mengatasi krisis energi,” kata Komaidi kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).

Di sisi lain, untuk beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia dinilai masih membutuhkan waktu lebih.

“Kalau kita lihat di Amerika Serikat, EBT hanya 12 persen di tahun 2020. Kalau Inggris sudah lama pakai fosil, mereka sudah 400 tahun pakai batubara, sejak era revolusi industri,” tutur Komaidi.

Pekan ini, krisis energi melanda Inggris dan beberapa negara Eropa.

Ini menyadarkan mereka bahwa tidak bisa serta-merta mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada energi baru terbarukan.

Di saat sama, harga gas meroket 250 persen karena keterbatasan pasokan di Barat.

Bisnis.com – 20 September 2021

Indonesia diproyeksi masih akan membutuhkan minyak dan gas bumi (migas) hingga 2050, meski di saat yang bersamaan pemerintah terus melakukan transisi energi bersih.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia diproyeksi masih akan membutuhkan minyak dan gas bumi (migas) hingga 2050, meski di saat yang bersamaan pemerintah terus melakukan transisi energi bersih.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) seperti ditetapkan dalam Perpres Nomor 22/2017 memproyeksikan konsumsi minyak dan gas Indonesia pada 2050 mencapai 8,69 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Kendati RUEN menetapkan porsi minyak dalam bauran energi Indonesia menurun dari paling banyak 25 persen pada 2025 menjadi paling banyak 20 persen di 2050, secara volume konsumsi minyak Indonesia meningkat sekitar 111 persen dari 2,19 juta BOPD pada 2025 menjadi 4,62 juta BOPD di 2050.

Sementara itu, RUEN menetapkan porsi gas dalam bauran energi Indonesia meningkat dari 22,4 persen pada 2025 menjadi 24 persen di 2050. Volume konsumsi gas diproyeksikan meningkat sekitar 171 persen dari 1,76 juta BOEPD pada 2025 menjadi 4,79 juta BOEPD di 2050. “Berdasarkan proyeksi RUEN, total konsumsi minyak dan gas bumi Indonesia akan meningkat sekitar 137 persen, meningkat dari 3,95 juta BOEPD pada 2025 menjadi 9,40 juta BOEPD di 2050,” ujar Komaidi dalam risetnya yang dikutip pada Senin (20/7/2021).

Komaidi menambahkan, titik balik produksi emisi dari negara-negara di kawasan Eropa rata-rata terjadi ketika pendapatan per kapita mereka telah lebih dari US$30.000. Secara umum, negara-negara di kawasan Eropa baru memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) ketika tingkat kesejahteraan masyarakatnya berada pada level yang cukup tinggi. Porsi EBT pada bauran energi primer Amerika Serikat pada 2020 misalnya, tercatat baru sekitar 12 persen terhadap total konsumsi energinya.

Sementara itu, pada tahun yang sama pendapatan per kapita Amerika Serikat tercatat sekitar US$64.000. Pada 2020, pendapatan per kapita Indonesia tercatat baru sekitar US$3.900, atau sekitar 6 persen dari pendapatan per kapita Amerika Serikat.

“Pada tahap awal, suatu negara akan berfokus pada peningkatan pendapatan per kapita yang disertai dengan meningkatnya produksi emisi. Titik balik akan terjadi ketika produksi emisi telah mencapai level tertinggi dan pendapatan per kapita suatu negara telah berada pada level yang tinggi,” jelasnya.

Bisnis.com; 14 September 2021

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk secara cermat menyikapi tren transisi energi baru terbarukan yang tengah digaungkan banyak negara maju. Peran sektor minyak dan gas bumi yang masih besar terhadap perkembangan ekonomi nasional masih perlu mendapatkan perhatian.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpendapat kampanye terhadap transisi energi perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Pasalnya, kampanye transisi energi paling sering dilakukan oleh negara-negara di benua Amerika dan Eropa.

Dia menuturkan, berdasarkan data Departemen Energi Amerika Serikat realisasi bauran energi baru dan terbarukannya mencapai 12 persen.

“Mereka menyikapinya apakah betul kemudian ekonomi lingkungan atau ekonomi murni berkaitan dengan Amerika dan Eropa yang berada dalam posisi kalah dagang dengan negara-negara di Asia Pasifik seperti India, Korea Selatan, Jepang yang notabene masih cukup besar menggunakan energi fosil,” katanya dalam webinar yang digelar pada Selasa (14/9/2021).

Oleh karena itu, perlu adanya kehatian-hatian dalam menjalankan strategi transisi energi agar nantinya tidak berdampak negatif terhadap sektor minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri. Terdapat risiko besar yang perlu dihadapi pemerintah apabila nantinya sektor migas terdampak. Komaidi menjelaskan, kendati kontribusinya terhadap keuangan negara relatif rendah, tetapi dari 180 sektor yang ada di dalam negeri, setidaknya terdapat 140 sektor industri yang memiliki kaitan erat dengan sektor migas.

“Kalau penanganannya tidak tepat, kalau pun tidak pas, ini juga perlu hati-hati karena ada risiko ekonomi dari tenaga kerja nanti yang akan menjadi korban di Tanah Air dari 150 sektorterkait dengan hulu migas itu,,” ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan investasi energi baru terbarukan mencapai Rp400 triliun dalam 10 tahun ke depan setelah RUU Energi Baru Terbarukan rampung.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menerangkan bahwa hasil diskusi dengan PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM memproyeksikan EBT di Indonesia mencapai 20 Gigawatt 10 tahun mendatang. Dadan mengasumsikan hitung-hitungan sederhana dari jenis EBT kelistrikan mulai di kisaran Rp1 juta hingga Rp2 juta per Megawatt.

DuniaEnergi, 09 September 2021

JAKARTA – Pemerintah harus matangkan rencana untuk mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) khususnya PLTS Atap secara masif. Pasalnya dengan PLTS Atap ada beberapa konsekuensi yang harus diterima. Masalahnya konsekuensi tersebut berhubungan juga dengan target-target pemerintah.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengungkapkan pemerintah telah mengakui dengan masifnya pembangunan PLTS akan berdampak pada menurunny konsumsi gas untuk pembangkit.

“Saya kira ini yang perlu ditimbang ulang oleh pemerintah. Dalam kajian kami ditemukan ada sejumlah potensi dampak yang perlu diantisipasi,” kata Komaidi kepada Dunia Energi, Kamis (9/9).

Selain itu, masifnya PLTS telah memberikan dampak terhadap berkurangnya rencana konsumsi untuk listrik.

“Ini juga tidak sejalan dengan target 1 juta barel dan target produksi gas pemerintah,” ungkap dia.

Kemudian menurut Komaidi PLTS sejauh ini komponen TKDNnya rendah. “Sehingga kalau dipaksakan masif nilai tambah ekonominya bukan Indonesia yang menikmati tapi negara produsen panel surya yang kita impor,” tegas Komaidi.

Dia menjelaskan jika melihat data PLN 2019 biaya pembangkitan PLTS mencapai kisaran Rp 11.000 per kWh. Sementara pada periode yg sama BPP Listrik Nasional hanya kisaran Rp 1000 per kWh

Menurut Komaidi dari sejumlah data tersebut tidak ditemukan basis yang kuat dari pemerintah untuk mendorong PLTS menjadi masif. Sehingga seperti terkesan dipaksakan.

“Setidaknya dari perpektif makro ekonomi dan mikro bisnis kelistrikan juga tidak ditemukan basis yang kuat,” ungkap Komaidi.

Jika PLTS Atap nanti sudah masif digunakan, minimal di pulau Jawa akan ada konsekuensi baru yakni berkurangnya penggunaan pembangkit lain. Selama ini ada dua jenis pembangkit yang jadi penopang utama pemasok listrik di Jawa Bali yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Kementerian ESDM memilih pembangkit listrik bertenaga gas yang akan diganti nantinya dengan PLTS Atap.

Berdasarkan kajian Ditjen Ketenagalistrikan, untuk PLTS kapasitas 1 Gigawatt (GW), ada pengurangan konsumsi gas sebesar 62,788 MMBTUD, atau 7% dari total pemakaian gas per hari untuk pembangkitan listrik. “Itu di wilayah Jawa Madura Bali,” tukas Rida.

Katadata.co.id; 6 September 2021

Pengamat menduga program “Langit Biru” dengan mendiskon harga BBM Pertalite karena penyediaan Premium semakin membebani keuangan Pertamina.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menganggap penugasan pemerintah ke Pertamina dalam distribusi BBM jenis Premium (RON 88) sebagai kebijakan abu-abu. Pasalnya, pemerintah tidak mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan harga BBM tersebut meski tak disubsidi lagi.

Alhasil, peran negara terkait subsidi penyaluran BBM jenis Premium menjadi tanggung jawab Pertamina. “Sebagai perusahaan negara, Pertamina, mau tak mau, harus menanggung semua beban itu,” ujarnya dalam acara Energy Corner, Senin (6/9).

Oleh karena itu ia mendorong agar pemerintah menghapuskan BBM Premium. Apalagi menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, hanya ada 4 di negara di dunia yang masih mengkonsumsi BBM jenis RON 88 ini.

“Dalam konteks pemerintahan dan konteks pengadaan, kalau sedikit, harga jadi gak jelas. Ini ekspor impor jadi celah, jangan-jangan kebijakan langit biru gak semata-mata dorong masyarakat untuk lingkungan tapi juga karena rugi Pertamina makin besar,” ujarnya.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menilai masih banyak faktor yang perlu dibahas kembali dalam rencana penghapusan BBM Premium. Pasalnya, pertimbangan dari segi tekno ekonomi dan demografi menjadi sesuatu yang sangat penting sebelum hal itu diterapkan.

“Saat ini kita bagaimana mendorong masyarakat kita ini untuk terus menerus beralih kepada penggunaan bahan bakar minyak yang berkualitas,” katanya.

Apalagi dunia saat ini juga mulai mengarah pada penggunaan kendaraan listrik. Untuk itu, menurut dia pihaknya akan tetap konsisten dalam mendukung penggunaan BBM ramah lingkungan.

“Pemerintah tentu memikirkan hal ini dan kebijakan terbaik sehingga masyarakat itu tetap terjamin energinya, BBM-nya, sambil perlahan-lahan kita dorong untuk menggunakan BBM ramah lingkungan,” katanya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya memastikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di dalam negeri akan mulai dibatasi. Terutama untuk yang berada di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi VII yang mempertanyakan mengenai tidak adanya premium dalam daftar asumsi dasar sektor energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Adapun dalam materi yang dipaparkan Arifin, disebutkan volume BBM bersubsidi hanya mencakup minyak tanah dan BBM Solar. Kebijakan ini lantaran BBM beroktan rendah seperti Premium tidak ramah lingkungan, sedangkan pemerintah tengah berupaya menekan emisi gas rumah kaca.

“Premium ini memang menyebabkan masalah emisi, itu yang memang akan dikurangi di daerah Jamali. Sebagai gantinya untuk Jamali ini masuk Pertalite, karena lebih ramah lingkungan,” kata Arifin beberapa waktu lalu.

Meski demikian, khusus di luar Jamali, dia menjamin pasokan BBM berjenis premium masih dapat ditemui. Kebijakan ini baru diwacanakan untuk di tiga pulau itu saja. Wacana penghapusan premium ini sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Di tahun lalu misalnya, Arifin mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan Premium ke Pertalite.